MAKNANEWS- Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kritik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi soal pembangunan jalan dari dana desa yang mencapai 191.000 km. Capaian tersebut dituding bohong oleh Koordinator Juru Bicara Dahnil Anzar Simanjuntak hingga Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Jokowi mengatakan capaian pembangunan jalan sepanjang 191.000 km bukanlah sesuatu yang mustahil. Pasalnya, jika dibagi ke 74.900 desa yang ada di Indonesia, maka panjang jalan yang dibangun di desa dari dana desa setiap tahunnya hanya sekitar 600 meter.
loading...
"Ada yang tanya nggak mungkin, 191 ribu itu panjang banget. Panjang gimana? Kalau itu dikerjakan empat tahun untuk 74.900 desa artinya perdesa hanya 600 meter," ujar Jokowi di Ecovention Ocean Ecopark Ancol, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Tak cuma jalan, dia bilang dana desa juga digunakan untuk membangun fasilitas lainnya di desa guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Setiap desa tidak hanya bangun jalan. Ada PAUD, pasar desa dan lain-lain. Irigasi saja sudah diselesaikan 58 ribu unit irigasi, 8.900 pasar desa, 24.000 pasar desa, 1,1 km jembatan. Artinya ini jadi barang," ujar Jokowi.
"Kalau ada yang sanksikan 191 ribu km tidak mungkin ya silakan ukur sendiri. Wong satu desa setahun 600 meter hanya 0.5 km kira-kira. Pendek banget," tambahnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mempertanyakan klaim Joko Widodo (Jokowi) soal pembangunan jalan desa sepanjang 191 ribu km. Dia mempertanyakan kapan pembangunan jalan sepanjang itu dilakukan.
loading...
"Jokowi klaim membangun jalan desa 191.000 km. Ini sama dengan 4,8 kali keliling bumi atau 15 kali diameter bumi. Itu membangunnya kapan? Pakai ilmu simsalabim apa? Ternyata produsen kebohongan sesungguhnya terungkap pada debat malam tadi," cuit Dahnil dalam akun Twitternya @dahnilanzar.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga menilai data yang digunakan Jokowi ngawur.
"Saya kira itu agak ngawur juga datanya, coba diperiksa lagi. Jalan desa itu kan amanat undang-undang. Siapa pun presidennya, pasti akan menjalankan amanat undang-undang untuk menggelontorkan jalan desa," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2) kemarin.